Supervisi Pelayanan Publik di Karimun, Ombudsman Soroti Standar Layanan dan Fasilitas
KARIMUN (Sempadanpos.com)– Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan supervisi terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada 9–11 November 2026. Dalam peninjauan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah catatan terkait kelengkapan informasi dan standar pelayanan di beberapa instansi.
Supervisi ini dilakukan untuk memastikan hasil penilaian administrasi sesuai dengan kondisi nyata pelayanan yang diterima masyarakat di lapangan.
Kegiatan dipimpin Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari. Tim melakukan peninjauan langsung terhadap enam instansi pelayanan publik, yakni Polres Karimun, Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, RSUD Muhammad Sani, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kabupaten Karimun, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
Syafrida menjelaskan, pengecekan langsung tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan hasil penilaian tetap objektif dan sesuai dengan pedoman Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026.
Dalam kegiatan itu, tim memeriksa dokumen pendukung, ruang pelayanan, loket pengaduan, hingga fasilitas yang ramah terhadap kelompok rentan, termasuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
“Supervisi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi dan standar pelayanan, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap sarana prasarana, wawancara dengan penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna layanan, serta memastikan tidak adanya praktik maladministrasi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara, kelengkapan dokumen dan fasilitas pada enam instansi tersebut secara umum telah sesuai dengan penilaian awal. Namun, tim masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara dokumen yang dilaporkan dengan informasi yang ditampilkan secara terbuka di ruang pelayanan.
Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, tim mencatat dokumen pendukung telah lengkap dan fasilitas pelayanan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, informasi mengenai standar pelayanan belum dipajang di ruang layanan sehingga belum mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat.
Catatan lainnya ditemukan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun. Instansi tersebut diketahui belum memiliki standar pelayanan khusus yang mengatur tata cara pengajuan cuti bersyarat.
Adapun di Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa sejumlah program wajib dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah terkendala akibat efisiensi anggaran dan berkurangnya kemampuan fiskal daerah.
Selain keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas sarana dan prasarana kantor juga dinilai menghambat kinerja pegawai. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Sosial tengah mengajukan usulan pembangunan rumah singgah kepada Pemerintah Provinsi Kepri di atas lahan yang telah dihibahkan oleh Pemkab Karimun.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa hasil supervisi tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan nilai rapor atau Opini Ombudsman RI Tahun 2026.
Ia mendorong seluruh instansi terkait segera menindaklanjuti berbagai catatan yang ditemukan, terutama dengan menyediakan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian layanan.
“Kami berharap seluruh entitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah, dapat terus mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ungkapnya.
Ombudsman RI juga mengajak masyarakat Kabupaten Karimun untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Masyarakat yang menemukan pelayanan berbelit-belit atau dugaan penyimpangan administrasi (maladministrasi) dapat menyampaikan laporan secara gratis melalui WhatsApp Ombudsman RI Perwakilan Kepri di nomor 0811-9813-737 atau Call Center 137.
(Red)
