Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung
ANAMBAS (Sempadanpos.com) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui fasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog bagi petani jagung, guna memutus mata rantai ketergantungan terhadap tengkulak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor ini bertujuan memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rakor yang berlangsung pada Jumat (06/02/2026) di Mabes Polri tersebut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan ini dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
“Dalam rapat ini kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Oleh karena itu, rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menyusun strategi agar capaian tahun 2026 bisa lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga perbankan dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan KUR yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan. Implementasi nyata program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah, dengan menjalin kerja sama bersama Perum Bulog untuk menyerap hasil panen sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian dengan harga berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari praktik tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha taninya secara berkelanjutan dan mengembalikan pinjaman modal tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung Indonesia dapat terus meningkat.
(Alex)
