Desak Perombakan Total BPKAD Natuna, Said Roni Bersama Tokoh Masyarakat Bakal Temui Bupati Cen Sui Lan
NATUNA (Sempadanpos.com) – Desakan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna semakin menguat. Kali ini, tokoh pemuda Natuna, Said Roni Saputra, menyatakan akan mengambil langkah langsung dengan mendatangi Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bersama sejumlah tokoh masyarakat.
Kedatangan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak dilakukannya evaluasi dan perombakan struktural di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.
Langkah ini muncul menyusul berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari lambannya penyerapan anggaran hingga persoalan tunda salur dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Said Roni menilai persoalan tersebut tidak seharusnya terus berulang dengan alasan kendala administratif maupun teknis internal birokrasi. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan efektif karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak ingin alasan teknis yang sama terus diulang setiap tahun. Kasus tunda salur terbukti memukul telak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bersama para tokoh masyarakat akan segera bersowan ke Bupati Cen Sui Lan untuk mendesak perombakan struktural di tubuh BPKAD,” tegas Said Roni, Rabu (11/11/2026).
Ia berpandangan, evaluasi terhadap jajaran BPKAD perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk meninjau pola kerja, koordinasi, serta efektivitas kepemimpinan dalam mengelola keuangan daerah.
Menurutnya, penyegaran organisasi di sektor pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia berharap Bupati Cen Sui Lan dapat mempertimbangkan penempatan aparatur yang memiliki kapasitas, responsivitas, serta kemampuan bekerja secara cepat dan terukur.
Selain persoalan internal BPKAD, Said Roni bersama sejumlah tokoh masyarakat juga berencana mendorong Bupati Natuna agar lebih intensif mengawal Dana Transfer ke Daerah (TKD) melalui koordinasi dan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
Baginya, persoalan keterlambatan penyaluran dana transfer harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terus menghambat pelaksanaan program pembangunan dan perputaran ekonomi di Kabupaten Natuna.
“Ketegasan Bupati Cen Sui Lan adalah kunci. Kami menuntut komitmen nyata agar tata kelola keuangan Natuna ke depan jauh lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Rencana pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Dwi)
