PN Tanjungpinang Perintahkan Hai Seng dan Hendy Bayar Rp10,82 Miliar kepada Arbain, Diberi Waktu 8 Hari
TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memerintahkan pihak termohon, Hai Seng dan Hendy Bkry Agustino, untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebesar Rp10.824.035.000 kepada Arbain selaku pemohon eksekusi dalam sengketa jual beli PT Busana Insan Sejahtera (BIS) yang berlokasi di Jalan Rawa Sari, Kota Tanjungpinang.
Perintah tersebut disampaikan Ketua PN Tanjungpinang sekaligus hakim tunggal, Ali Sobirin, S.H., M.H., dalam sidang teguran eksekusi (aanmaning) yang digelar di PN Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memberikan waktu selama delapan hari kepada pihak termohon untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 503/PK/Pdt/2026.
Apabila dalam tenggang waktu tersebut kewajiban tidak dilaksanakan, Arbain selaku pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap harta kekayaan milik pihak termohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di hadapan persidangan, Ali Sobirin menjelaskan bahwa berdasarkan amar putusan PK MA, khususnya poin empat, tergugat dihukum dan diperintahkan membayar sejumlah uang kepada penggugat secara tunai dan sekaligus.
Adapun rincian kewajiban pembayaran tersebut terdiri atas sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp9.324.035.000 dan uang penggantian kerugian atas barang-barang milik penggugat yang berada di dalam pabrik dan tidak dapat diambil maupun dijual sebesar Rp1.500.000.000.
“Putusan ini wajib hukumnya. Termohon wajib untuk menaati putusan tersebut. Sebagai amar putusan tersebut, oleh karena itu teguran ini kepada pihak termohon untuk melakukan eksekusi,” kata Ali Sobirin dalam persidangan.
Ia menegaskan, dalam tahapan aanmaning tersebut majelis hakim tidak lagi menilai materi perkara karena substansi sengketa telah diputus melalui putusan PK Mahkamah Agung.
“Apabila dalam waktu delapan hari aanmaning ini tidak dilaksanakan, maka pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi terkait harta benda milik termohon ke PN Tanjungpinang,” tegasnya.
Kuasa Hukum Hai Seng Keberatan Melaksanakan Putusan PK
Sementara itu, Johan Munthe selaku kuasa hukum termohon Hai Seng menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon. Namun, pihaknya menyatakan keberatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.
Menurut Johan, keberatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan PK MA dinilai membingungkan pihaknya, terutama terkait objek sengketa dalam Akta Nomor 15.
“Dengan pertimbangan putusan PK sangat membingungkan kami pada objek sengketa di Akta Nomor 15 dibuat turut tergugat adalah sah dan mengikat,” ujarnya singkat.
Ini Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Dalam putusan PK Nomor 503/PK/Pdt/2026, Mahkamah Agung pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tergugat dan turut tergugat serta mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
Mahkamah Agung juga menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 6 Mei 2019 yang dibuat di hadapan turut tergugat, Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kota Tanjungpinang, sah dan mengikat.
Selain itu, MA menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat perjanjian tersebut.
Dalam amar putusan selanjutnya, tergugat dihukum membayar kepada penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:
Sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp9.324.035.000.
Uang penggantian kerugian atas barang-barang milik penggugat yang berada di dalam pabrik dan tidak dapat diambil maupun dijual sebesar Rp1.500.000.000.
Mahkamah Agung juga menolak gugatan selain dan selebihnya serta menghukum termohon PK membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan, dengan biaya pemeriksaan PK sebesar Rp2.000.000.
Manajemen PT BIS Ungkap Kronologi Sengketa
Di luar persidangan, perwakilan manajemen PT BIS di Kota Tanjungpinang, Felix, mengungkapkan bahwa sengketa tersebut bermula dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang menurut pihaknya tidak dipenuhi secara tuntas oleh pihak lawan.
“Termohon mengaku sudah lunas, padahal terbukti belum. Pabrik dikuasai, tapi kewajiban pembayaran tidak dipenuhi,” ujar Felix.
Dalam proses eksekusi ini, pihak PT BIS menyampaikan dua opsi kepada pihak Hai Seng, yakni melunasi sisa pembayaran pembelian atau menghadapi proses penyitaan aset sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan ganti rugi sesuai ketentuan hukum.
Felix juga menyoroti kondisi fisik pabrik yang disebut mengalami perubahan drastis selama berada dalam penguasaan pihak lawan.
Menurutnya, sejumlah fasilitas di dalam pabrik, mulai dari mesin operasional, pakaian, peralatan elektronik kantor hingga perlengkapan gudang, dilaporkan hilang dan mengalami kerusakan.
Arbain Sampaikan Terima Kasih kepada Majelis Hakim
Sementara itu, Arbain selaku pemohon eksekusi menyampaikan rasa terima kasih kepada majelis hakim atas terlaksananya sidang aanmaning tersebut.
Saat diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan oleh majelis hakim, Arbain hanya mengucapkan terima kasih dengan nada bicara yang lembut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim atas terlaksananya sidang kali ini,” ucap Arbain.
Dengan telah dilaksanakannya sidang aanmaning tersebut, pihak termohon kini memiliki waktu delapan hari untuk memenuhi kewajiban sebagaimana amar putusan PK Mahkamah Agung. Apabila tidak dilaksanakan, proses dapat berlanjut pada permohonan sita eksekusi oleh pihak pemohon.
(Dwi)
