Batin Kepri Tegaskan Poros Maritim untuk Kesejahteraan Masyarakat

TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com)- Hari Marwah dijadikan momen untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini membuat Batin Kepri sebagai civil society masyarakat lokal memandang pembangunan Kepri meski bertolak dari kedaulatan Maritim secara all out.

 

“Hal ini bukan tak mendadak karena kita 4 persen darat, dan 96 persen laut, miliki potensi besar untuk kemakmuran rakyat yang meski cepat dilakukan oleh Pemerintah, baik Daerah maupun Pusat,” ujar Said Zaldy Al Qudsy, Ketua Batin Kepri, Sabtu, 17 Mei 2026.

 

Batin Kepri hadir sebagai lembaga masyarakat lokal yang dari kesultanan dulu memang telah bertugas memberikan masukan, pengawasan dan juga kritikan membangun guna pengembangan daerah.

 

“Kita ini mitra dengan pemerintah, dan dari kajian akademis, historis, geografis dan strategis maka kedaulatan kemaritiman tak bisa lepas dari Kepri terutama Pulau Penyengat,” ujarnya.

 

Diuraikannya kisah historis kerajaan Riau Lingga hingga masa kesultanan Pulau Penyengat dikenal dengan poros perairan di Selat Riau, tak ada kapal yang tak berlayar untuk memberikan cukai ke negeri ini, kemudian pertahanan laut yang terkenal kuat, hingga diakui sebagai pendapatan terbesar dari lalulintas kapal dan perdagangan rempah kala itu.

 

Saat ini laut juga masih ramai, tetapi Kepri tidak miliki apa-apa. Aktivitas ini, labuh jangkar dan cukai untuk bea lalu lintas katakanlah persahabatan 3 negara serumpun juga nihil, karena dilihat dari sarananya kita memang tak berikan layanan apa-apa, malah navigasi dikuasai Jepang.

 

“Karena melihat hal ini, berapa triliun dana yang meskinya bisa masyarakat nikmati tidak dapat diambil, padahal mereka melintasi laut kita, belum lagi persoalan kurangnya pertahanan keamanan yang negara buat di perairan ini,” ungkap dia.

 

“Diketahui bahwa perairan selat Singapura, Kepri dan Malaysia itu adalah selat paling ramai, namun karena sarana layanan laut itu difasilitasi oleh Singapura maka merekalah yang mendapatkan haknya. Disisi lain kehidupan kesehariannya nelayan dan perbatasan membuat kita sulit berkembang, kehidupan ekonomi pantai mesti dipikirkan.

 

“Setidaknya dikunci dengan kawasan ekonomi khusus religius seperti Pulau Penyengat, ini meski konsepnya yang kuat dan besar sebab lahir sebagai kisah Pulau dengan kekuatan yang besar pulau di masanya.

 

“Saya dukung semua peran pemerintah dalam pengembangan Pulau Penyengat, namun jangan separuh separuh. Patutnya penyengat sebagai Poros Maritim nasional, yang berakar dari histori dan geografis tadi dan tetap mengagungkan persaudaraan yang kental di 3 negara ini,”

 

Kita mesti buat hal yang saling berkembang bersama di selat ini, jangan NKRI menjadi lemah karena isu perbatasan yang kadang mendatangkan kerugian besar jika tak jeli lihat potensinya.

 

Batin Kepri siap membantu mengawal dan mengawasi hal ini jika didaulat sebagai basis kekuatan rakyat lokal yang independent. Jika hal ini sinergis beberapa hal akan kita lakukan, baik seminar nasional, pertemuan 3 negara, Focus Disscusion (FGD) serta membantu pusat menjadikan ini Pusat Strategis Nasional yang menjanjikan dimasa depan.

 

“Intinya Peran Pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung ini, hingga kita semua tidak tertinggal kesejahteraan dari negeri lain, karena Propinsi Kepulauan Riau inilah khasnya beda dengan Propinsi Kepulauan lain, maka konsep maritimnya meski tegas secara regulasi, keuangan, sarana dan fasilitas laut serta dukungan g to g yang memakmurkan.

 

“Perjuangan ini memang menegakkan marwah kita berikutnya setelah jadi Provinsi, dan kesejahteraan masyarakat jadi poin utamanya,” tutup Zaldi, nama akrab dipanggil, dan dari pengalamannya tinggal lam bekerja di Jepang serta anak zuriat kesultanan yang prihatin kondisi saat ini. ***