Kejari Lingga Panggil Sekda Armia Terkait Temuan BPK, Dugaan Pengelolaan Anggaran Puluhan Miliar Jadi Sorotan

LINGGA (Sempadanpos.com)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mulai mendalami sejumlah persoalan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, H. Armia, untuk dimintai keterangan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemanggilan tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga, Rully Afandi, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lingga, Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2026).

“Terkait informasi tersebut benar, pemanggilan terhadap Armia terkait temuan BPK. Saat ini, tim sedang melakukan pendalaman,” ujar Christian.

Ia menyampaikan, pihaknya akan memberikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pendalaman terhadap persoalan tersebut dilakukan.

Pemanggilan Sekda Lingga ini menjadi perhatian publik, mengingat terdapat sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Lingga yang sebelumnya menjadi temuan BPK.

Berdasarkan dokumen temuan BPK tahun 2025 yang diperoleh RadarKepri.com, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pengelolaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga.

Dalam temuan tersebut, terdapat anggaran yang telah ditentukan peruntukannya (earmarked) senilai Rp22.101.354.255,95 yang digunakan untuk membiayai kegiatan di luar peruntukan.

Selain itu, kelemahan pengelolaan kas daerah juga disebut berdampak pada timbulnya utang belanja jangka pendek sebesar Rp106.786.521.701,83.

BPK turut mencatat adanya kelebihan pembayaran honorarium bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp69.112.500.

Sejumlah angka tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah dan perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum atau tidak.

Sejumlah Persoalan Lain Ikut Disorot

Selain temuan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah, terdapat sejumlah persoalan lain di lingkungan Pemkab Lingga yang juga menjadi perhatian masyarakat.

Di antaranya dugaan persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2023, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta sejumlah persoalan lainnya yang dikabarkan tengah ditangani Polda Kepri.

Kejari Lingga sebelumnya juga telah memanggil sejumlah pejabat Pemkab Lingga berkaitan dengan dugaan persoalan proyek perluasan Pelabuhan Ro-Ro Jagoh, Dabo Singkep.

Namun, perkembangan penanganan persoalan proyek tersebut hingga kini belum diketahui secara jelas oleh publik.

Publik Menanti Keseriusan Kejari Lingga

Pemanggilan Sekda Lingga diharapkan menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Masyarakat berharap pendalaman yang dilakukan Kejari Lingga tidak berhenti sebatas meminta keterangan sejumlah pejabat. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, diharapkan proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Termasuk menelusuri temuan anggaran di BPKAD Lingga senilai Rp22,1 miliar, utang belanja jangka pendek lebih dari Rp106,7 miliar, serta kelebihan pembayaran honorarium yang tercatat dalam laporan pemeriksaan BPK.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Lingga belum menyampaikan hasil pendalaman terhadap Sekda Armia maupun kemungkinan adanya pemanggilan terhadap pejabat lain.

Perkembangan penanganan persoalan tersebut masih dinantikan masyarakat. Apakah pendalaman Kejari Lingga akan berlanjut pada pemeriksaan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan temuan BPK?

(Redaksi)

Bagikan Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights