Kementerian Hukum Canangkan Zona Integritas dan Luncurkan Transformasi Digital Tahun 2025
JAKARTA (Sempadanpos.com)– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, menghadiri langsung kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal. Acara ini mencakup agenda penting seperti Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025, Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum, dan Pencanangan Resolusi Tahun 2025, Selasa (7/1/25).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya Zona Integritas sebagai strategi utama dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum.
“Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melayani dan melindungi masyarakat. Pencanangan Zona Integritas ini bukan sekadar simbol, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Supratman.
Beliau juga menegaskan tiga poin penting yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum, yaitu:
1. Bekerja keras dan konsisten dalam menerapkan nilai integritas di setiap lini pekerjaan.
2. Mengutamakan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Berkomitmen penuh menjaga budaya kerja profesional, beretika, dan bebas dari penyimpangan.
Dalam kesempatan ini, Menkum juga meluncurkan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang terdiri atas tiga pilar utama:
1. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
2 Mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Menghadirkan pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Transformasi Digital Kementerian Hukum juga resmi diluncurkan sebagai upaya memperkuat reformasi hukum sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. “Melalui Transformasi Digital ini, kita diharapkan mampu menyediakan layanan hukum yang cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum di Indonesia. Dalam sambutannya, Sekjen memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dukungan mereka dalam proses transformasi ini.
Beliau mengingatkan jajaran Kementerian Hukum untuk memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan berpegang pada aturan yang berlaku. Beberapa target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2025 meliputi reformasi hukum berkeadilan untuk mewujudkan supremasi hukum, mendorong layanan hukum yang meningkatkan perekonomian nasional, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan birokrasi Kementerian Hukum yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.(dwi)
