Marzuki Janji Fasilitasi Pertemuan Nelayan Numbing dengan Ketua DPRD Kepri pada 4 Juni, Bahas Sedimentasi Pasir Laut
TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com) – Ratusan nelayan dan warga Desa Numbing, Kabupaten Bintan, kembali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk menyuarakan penolakan terhadap aktivitas sedimentasi pasir laut yang telah berlangsung selama empat bulan terakhir.
Aksi yang digelar untuk kedua kalinya itu bertujuan menuntut kejelasan terkait kegiatan pengerukan pasir laut yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan aktivitas para nelayan setempat.
Dalam orasinya, perwakilan warga Numbing, Cindy, menegaskan masyarakat sejak awal telah meminta penghentian aktivitas sedimentasi. Menurutnya, alasan perusahaan yang menyebut kegiatan tersebut hanya untuk mengecek potensi kandungan pasir tidak lagi dapat diterima oleh warga.
“Kami dari awal datang ke DPRD untuk mediasi. Tapi sampai hari ini kapal perusahaan masih beroperasi. Kami butuh penjelasan tegas,” ujar Cindy di hadapan massa aksi.
Aksi kali ini berlangsung saat Ketua DPRD Kepri beserta pimpinan dewan lainnya tidak berada di lokasi. Namun, aspirasi masyarakat tetap mendapat respons dari anggota DPRD Kepri, Marzuki, yang menemui langsung para peserta aksi.
Di hadapan warga, Marzuki menjelaskan bahwa Ketua DPRD Kepri saat ini sedang melaksanakan tugas di Batam. Meski demikian, ia menyampaikan komitmen pimpinan dewan untuk bertemu langsung dengan masyarakat Numbing.
“Ketua memang sedang di luar Tanjungpinang. Tapi beliau sudah menyampaikan bahwa Kamis, 4 Juni 2026, beliau akan duduk langsung bersama masyarakat Numbing untuk membahas persoalan ini sampai tuntas,” kata Marzuki.
Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan terkait izin sedimentasi pasir laut berada di pemerintah pusat, sehingga DPRD Kepri maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri tidak memiliki kewenangan langsung dalam penerbitan izin tersebut.
Meski demikian, Marzuki menegaskan DPRD Kepri akan menjalankan perannya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah pusat agar aspirasi warga Numbing dapat tersampaikan.
“Kami di DPRD hanya bisa menjadi jembatan. Tapi jembatan itu akan kami pastikan sampai ke pusat. Aspirasi masyarakat Numbing akan kami sampaikan langsung,” tegasnya.
Janji untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Numbing dan Ketua DPRD Kepri pada 4 Juni mendatang kini menjadi harapan baru bagi ratusan nelayan yang menginginkan kepastian terkait aktivitas sedimentasi pasir laut yang mereka nilai meresahkan dan berdampak terhadap mata pencaharian mereka. (Dwi)
