Dugaan TPPO di Pelabuhan Karimun Menguat, Ratusan PMI Nonprosedural Diduga Dikirim ke Malaysia Setiap Hari
KARIMUN (Sempadanpos.com)– Dugaan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun kembali menjadi perhatian publik. Persoalan yang sebelumnya mencuat terkait dugaan praktik garentie kini dinilai hanya bagian kecil dari persoalan yang lebih besar, yakni dugaan adanya praktik yang berpotensi mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Selain melanggar hukum, praktik ini juga mengancam hak asasi manusia karena menempatkan korban dalam situasi rentan terhadap eksploitasi. Karena itu, setiap indikasi yang mengarah pada praktik perdagangan orang wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi dari hasil penelusuran lapangan, investigasi media, serta keterangan dari sejumlah sumber, diperkirakan sekitar 400 calon pekerja migran berangkat setiap hari dari Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun menuju Malaysia. Para calon PMI tersebut diduga menggunakan paspor kunjungan, sementara tujuan keberangkatannya diduga untuk bekerja.
Apabila informasi tersebut benar, persoalan yang muncul bukan lagi sekadar dugaan adanya pungutan atau praktik garentie di pelabuhan. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana keberangkatan calon pekerja migran dalam jumlah besar itu dapat berlangsung melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi.
Sesuai ketentuan keimigrasian, setiap warga negara yang keluar dari wilayah Indonesia wajib menjalani pemeriksaan dokumen perjalanan oleh petugas imigrasi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa setiap WNI yang akan bekerja di luar negeri wajib memenuhi persyaratan penempatan, termasuk memiliki dokumen dan visa kerja yang sesuai.
Penggunaan paspor kunjungan untuk tujuan bekerja, apabila terbukti terjadi, berpotensi menghilangkan perlindungan hukum bagi pekerja migran sekaligus dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Pola keberangkatan seperti ini bukan kali pertama menjadi perhatian. Sejumlah investigasi media nasional sebelumnya pernah mengungkap dugaan modus serupa, mulai dari perekrutan calon pekerja, pengurusan dokumen, penggunaan paspor kunjungan, pengaturan tiket, pendampingan saat keberangkatan, hingga penjemputan oleh jaringan tertentu di negara tujuan.
Kemiripan pola tersebut memunculkan dugaan adanya jaringan yang bekerja secara terorganisir. Dalam berbagai perkara TPPO yang telah berhasil diungkap aparat penegak hukum, pengiriman pekerja migran nonprosedural umumnya melibatkan mata rantai panjang, mulai dari perekrut di daerah asal, sponsor, pengurus dokumen, agen lapangan, pihak yang mengatur keberangkatan, hingga penerima di negara tujuan.
Karena itu, sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai penyelidikan tidak cukup berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat penegak hukum didorong untuk menelusuri seluruh rantai proses keberangkatan, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan apabila nantinya ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak-pihak tertentu.
Selain itu, audit menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun juga dinilai penting dilakukan. Audit tersebut mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, manifest penumpang, pola keberangkatan, hingga koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan di pintu keluar negara.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut sekaligus menuntut sistem pengawasan yang lebih ketat agar pelabuhan resmi tidak dimanfaatkan sebagai jalur pengiriman pekerja migran nonprosedural yang berpotensi mengarah pada praktik TPPO.
Berbagai kalangan pun mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Polri, dan Kejaksaan Agung membentuk tim terpadu guna mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh.
Masyarakat berharap apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti adanya tindak pidana, penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari praktik perdagangan orang. (Red)
