Aktivis Aripin Minta Kejari Natuna Tak Tebang Pilih, Desak Audit Dugaan Penyimpangan Anggaran di OPD
NATUNA (Sempadanpos.com) – Penetapan Kepala Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021–2024 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satunya datang dari aktivis media sosial, Aripin, yang meminta aparat penegak hukum (APH) tidak hanya fokus pada pengawasan dana desa, tetapi juga mengusut dugaan penyimpangan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna menetapkan Kepala Desa Selaut berinisial B sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi APBDes. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp533.704.216,36.
Aripin mengapresiasi langkah Kejari Natuna dalam mengusut dugaan korupsi dana desa. Namun, ia mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang menggunakan hasil audit Inspektorat Daerah.
“Bagus kalau dana desa dikawal. Tapi pertanyaannya, kenapa dasar perhitungannya memakai audit Inspektorat? Padahal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan yang berwenang menetapkan kerugian negara adalah BPK,” ujar Aripin, Jumat (8/8/2026).
Menurutnya, penggunaan hasil audit Inspektorat berpotensi menimbulkan perdebatan dalam proses hukum karena Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah pemerintah daerah.
“Inspektorat satu atap dengan bupati. Bagaimana independensinya? Jangan sampai kasus sudah kuat di penyidikan, tetapi menjadi lemah saat diuji di persidangan,” katanya.
Selain menyoroti aspek hukum, Aripin juga meminta Kejari Natuna menerapkan prinsip penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
Ia menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara seharusnya tidak hanya menyasar pemerintah desa, tetapi juga proyek-proyek yang dikelola dinas atau OPD.
“Di daerah jangan sampai muncul kesan tebang pilih. Jangan hanya kepala desa yang diperiksa. Dana di dinas-dinas juga harus diaudit,” tegasnya.
Aripin menantang Inspektorat Daerah bersama Kejari Natuna untuk berani melakukan audit terhadap proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran pemerintah, termasuk proyek fisik, pengadaan barang dan jasa, serta belanja perjalanan dinas.
“Berani tidak Inspektorat dan Kejari mengaudit dana di dinas-dinas? Proyek fisik, pengadaan barang, perjalanan dinas. Atau hanya berani ke desa karena dianggap lemah? Ini yang ditunggu masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Kejari Natuna berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif agar perhitungan kerugian negara memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
“Ini bukan soal menyerang siapa pun. Ini soal kepastian hukum dan keadilan. Uang rakyat harus dikawal semuanya, bukan pilih-pilih,” tutup Aripin.
Diketahui, Kepala Desa Selaut berinisial B dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan mark-up anggaran, laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diduga tidak tepat sasaran.(red)
