Gerakan Bersama Anak Kepri Kecam Pernyataan Endipat Wijaya, Dinilai Cederai Adab dan Marwah Melayu
TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com) — Pernyataan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Endipat Wijaya, terus menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, kecaman keras datang dari Gerakan Bersama (Geber) Anak Kepri yang menilai ucapan politisi tersebut tidak hanya melukai nilai kemanusiaan, tetapi juga mencoreng marwah Melayu serta legitimasi politik wakil rakyat Kepri di tingkat nasional.
Aksi protes digelar secara tertib pada Jumat (13/12/2025) dengan titik awal di depan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau, kawasan Tepi Laut, Tanjungpinang. Massa membawa spanduk bertuliskan, “Aksi Protes Anak Kepri, Menyikapi Pernyataan Endipat Wijaya, Legislator Dapil Kepri, ‘Si Paling-Paling’.”
Gerakan ini berada dalam satu barisan dengan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepri, Generasi Anak Melayu (Geram) Kepri, serta Aliansi Anak Melayu Kepulauan (AAMUK). Mereka sepakat bahwa persoalan tersebut tidak dapat dianggap sepele atau diselesaikan hanya dengan klarifikasi normatif.
Koordinator Geber Anak Kepri, Sholikin, menegaskan pernyataan Endipat telah melampaui batas etika pejabat publik.
“Ini bukan lagi soal pendapat pribadi. Endipat Wijaya berbicara sebagai anggota DPR RI yang dipilih rakyat Kepri. Ketika ucapannya melukai solidaritas kemanusiaan dan adat Melayu, rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban politik dan etik,” tegasnya.
Ketua JPKP Provinsi Kepri, Adiya Prama Rivaldi, menilai polemik ini menjadi ujian bagi DPR RI dan partai politik dalam menegakkan etika pejabat publik.
“Kami melihat kecenderungan pembiaran terhadap pelanggaran etik oleh elite politik. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak boleh diam. Jika dibiarkan, DPR sendiri yang meruntuhkan wibawanya,” kata Adiya.
Ia menambahkan, sikap tegas diperlukan agar Kepulauan Riau tidak terus diperlakukan sebagai daerah yang bisa diwakili tanpa sensitivitas budaya dan kemanusiaan.
Sementara itu, Ketua Generasi Anak Melayu Kepri, Aryandi, mengajak masyarakat bersikap kritis terhadap agenda reses Endipat Wijaya di Kepulauan Riau.
“Reses adalah mandat rakyat. Jika wakil rakyat tidak menjaga adab dan tutur kata, maka rakyat juga memiliki hak politik untuk menolak kehadirannya. Ini bentuk perlawanan konstitusional,” ujarnya.
Menurut Aryandi, penolakan reses bukanlah tindakan anarkis, melainkan pesan politik bahwa masyarakat Kepri tidak bisa diwakili secara serampangan.
Ketua Koordinator AAMUK, Said Ahmad Syukri, menegaskan pernyataan Endipat bertentangan dengan nilai dasar orang Melayu yang menjunjung tinggi empati dan solidaritas antarsesama.
“Melayu itu beradat, beradab, dan berperikemanusiaan. Jika ada wakil rakyat yang ucapannya melukai saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu jelas mencederai marwah Melayu Kepri,” tegas Said.
Atas dasar itu, Gerakan Bersama Anak Kepri mendesak Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk memerintahkan Endipat Wijaya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kepulauan Riau. Mereka juga meminta DPP Partai Gerindra menjatuhkan teguran keras sebagai bentuk disiplin internal.
Meski bersikap tegas, Geber Anak Kepri menekankan bahwa gerakan ini tidak dilandasi kebencian personal.
“Kami tidak membenci Bang Endipat. Justru karena cinta kepada Kepri dan adat Melayu, kami bersuara. Diam berarti membiarkan marwah kami diinjak,” tutup Sholikin. (Dwi)
