KPR Rutan Tanjungpinang Bantah Lepas Tangan soal Jenazah Tahanan Titipan BNN
TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com) – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjungpinang, melalui KPR, Jeremi Tarigan memberikan hak jawab terkait polemik meninggalnya seorang tahanan titipan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) serta isu biaya pemulangan jenazah ke Tanjung Balai Karimun., Rabu (23/9/26).
Jeremi menegaskan, informasi yang menyebut pihak Rutan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab terhadap almarhum tidak benar. Ia menyebut perlu ada pelurusan mengenai status tahanan dan kewenangan masing-masing instansi.
Dalam hak jawab resminya, Jeremi menjelaskan bahwa almarhum merupakan tahanan titipan BNN Provinsi Kepri yang perkaranya masih dalam proses persidangan dan belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
“Almarhum merupakan tahanan titipan dari BNN Provinsi Kepri, statusnya masih dalam proses persidangan dan belum inkracht. Jadi tanggung jawab yuridis penahanannya ada di instansi penahan,” ujar Jeremi.
Menurut Jeremi, sejak awal pihak Rutan telah menawarkan opsi agar almarhum dimakamkan di Tanjungpinang. Opsi tersebut diberikan agar keluarga tidak terbebani biaya pemulangan jenazah ke daerah asal.
Ia menjelaskan, apabila jenazah dimakamkan di Tanjungpinang, biaya pemulasaran dasar ditanggung negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, keluarga memutuskan untuk membawa dan memakamkan almarhum di kampung halaman, Tanjung Balai Karimun.
“Jika dimakamkan di Tanjungpinang, semua tanggungan negara. Karena keluarga minta di Karimun, maka itu menjadi keputusan keluarga. Sesuai regulasi Ditjenpas, kami memang tidak ada alokasi anggaran untuk pemulangan jenazah ke luar daerah,” jelasnya.
Bantah Janjikan Speed Boat
Jeremi juga membantah isu yang menyebut pihak Rutan menjanjikan fasilitas speed boat untuk membawa jenazah ke Tanjung Balai Karimun, namun pada akhirnya keluarga mendapatkan kapal kayu atau pompong.
Ia menegaskan, petugas Rutan tidak pernah menjanjikan fasilitas kapal tertentu dan tidak terlibat dalam proses penyewaan kapal.
Menurutnya, pihak Rutan hanya berperan sebagai narahubung serta mendampingi keluarga hingga Pelabuhan Plantar I Tanjungpinang.
“Tidak betul kak, keluarga berurusan dengan pihak kapal, pihak Rutan tidak ada biaya untuk transportasi. Itu kesepakatan langsung keluarga dengan pemilik kapal,” tegas Jeremi.
Jeremi menambahkan, selama almarhum berada di Rutan Kelas I Tanjungpinang, pelayanan kesehatan telah diberikan sesuai standar operasional prosedur (SOP) Pemasyarakatan.
Termasuk ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut, pihak Rutan melakukan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan hak jawab tersebut, Jeremi berharap polemik mengenai penanganan almarhum dan proses pemulangan jenazah dapat dilihat berdasarkan status tahanan, kewenangan instansi, serta ketentuan yang berlaku.
