Ketua DPRD Tanjungpinang Sampaikan Pokok Pikiran Legislatif dalam Musrenbang RKPD 2026
TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com) — Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Agus Djurianto, menyampaikan pokok-pokok pikiran legislatif dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, pada Rabu (11/6/2025), secara resmi dibuka oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Membangun Fondasi Pembangunan Kota Tanjungpinang sebagai Smart City yang Inklusif dan Berbudaya.”
Dalam sambutannya, Agus menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan perwakilan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Melalui kegiatan reses yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD, kami telah menampung, menghimpun, dan mengklasifikasikan berbagai aspirasi masyarakat, yang kemudian disusun dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD,” jelas Agus.
Ia menyebutkan bahwa DPRD Tanjungpinang sepanjang tahun 2025 telah merangkum sejumlah isu strategis dan prioritas masyarakat yang menjadi fokus utama dalam RKPD 2026, yaitu:
1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan).
2. Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk sarana prasarana dan kebutuhan tenaga pendidik.
3. Penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan layanan, ketersediaan obat, dan tenaga medis.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, serta pelatihan keterampilan.
5. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja dan program bantuan sosial.
6. Peningkatan pelayanan publik, khususnya layanan digital dan administrasi kependudukan.
“Total ada 576 usulan yang telah kami input ke dalam sistem informasi pemerintah daerah,” ungkap Agus.
Rinciannya meliputi:
* Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup: 273 usulan
* Bidang pendidikan: 14 usulan
* Bidang kesehatan: 21 usulan
* Bidang ekonomi dan UMKM: 45 usulan
* Bidang sosial, budaya, dan kepemudaan: 63 usulan
Sisanya sebanyak 160 usulan tersebar di bidang kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan.
Agus mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan seluruh usulan dalam satu tahun anggaran. Namun, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif akan mampu mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Melalui forum ini, kami berharap pokok-pokok pikiran DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan RKPD Tanjungpinang tahun 2026,” pungkasnya.(dwi)
