Aliansi Masyarakat Bintan Utara Desak Pertamina dan DLH Segera Angkut Limbah B3 di Tanjung Uban
BINTAN (Sempadanpos.com) – Ketua Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara, Syamsuddin AT, melayangkan desakan keras kepada Pertamina dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan agar segera menuntaskan persoalan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang hingga kini masih menumpuk di kawasan Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara.
Menurut Syamsuddin, keberadaan limbah B3 tersebut dikhawatirkan membahayakan masyarakat pesisir apabila terus dibiarkan tanpa penanganan serius, Senin (4/5/26).
“Kami khawatir jika Pertamina dan DLH terus menunda, yang jadi korban nanti masyarakat pesisir Bintan Utara. Kami minta Pemda Bintan, Bapak Bupati, dan Pemprov Kepri, Bapak Gubernur, turun tangan menekan Pertamina. Ini sudah menyangkut keselamatan warga. Limbah B3 di Tanjung Uban tidak boleh dibiarkan menjadi bom waktu,” tegas Syamsuddin, Selasa (5/5/2026).
Ia mengungkapkan, Pertamina diketahui telah membuka tender pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 nomor UM-001/PET530/2024-SO sejak 30 Oktober 2024. Namun hingga awal Mei 2026, belum ada kepastian terkait pemenang tender maupun jadwal pemindahan limbah dari kawasan Pertamina Tanjung Uban.
“Sudah berapa lama tender dibuka, hasilnya nihil. Sampai hari ini tidak ada kepastian siapa pemenang tender dan kapan limbah akan dipindahkan. Sementara limbah itu sudah ada sejak era STANVAC tahun 1930-an. Volumenya disebut mencapai ribuan ton. Pertamina jangan diam, DLH Bintan juga jangan lepas tangan. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji,” ujarnya.
Aliansi juga menilai DLH Kabupaten Bintan lamban menjalankan fungsi pengawasan. Hingga kini, data kualitas air tanah maupun udara di sekitar kawasan permukiman warga disebut belum pernah dipublikasikan secara terbuka.
Padahal, limbah B3 tersebut berada tidak jauh dari sumur warga dan wilayah tangkap nelayan di pesisir Bintan Utara.
Persoalan limbah B3 ini sendiri telah mencuat sejak akhir 2025. Sejumlah audiensi antara aliansi, Wakil Ketua I DPRD Bintan, serta pihak manajemen Pertamina disebut telah beberapa kali dilakukan. Namun hingga kini belum menghasilkan langkah konkret terkait pemindahan limbah.
“Pertamina dan DLH sudah terlalu lama berputar di meja rapat. Beberapa kali kami audiensi ke Wakil Ketua I DPRD Bintan dan hasilnya nol besar di lapangan. Jangan tunggu masyarakat bergerak baru sibuk bertindak,” kata Syamsuddin.
Dalam pernyataannya, Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak terkait, yakni meminta Pertamina dan DLH Bintan segera mengumumkan pemenang tender serta jadwal pengangkutan limbah B3 paling lambat 30 hari ke depan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Selain itu, DPRD Bintan diminta segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terbuka dengan menghadirkan Direksi Pertamina, Kepala DLH Bintan, dan pihak aliansi. Mereka juga mendesak DLH membuka seluruh data hasil uji kualitas air dan tanah di sekitar kawasan Pertamina Tanjung Uban.
“Jika terbukti tercemar, Pertamina harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya.
Aliansi mengaku masih menghormati jalur dialog, namun meminta Bupati Bintan dan Gubernur Kepulauan Riau menggunakan kewenangan untuk menekan Pertamina dan DLH agar segera mengambil langkah nyata.
“Kami percaya Bapak Bupati dan Bapak Gubernur peduli pada warganya. Tapi kepedulian itu harus ditunjukkan dengan menekan Pertamina dan DLH agar bekerja. Jangan biarkan BUMN dan dinas daerah saling lempar tanggung jawab,” ujar Syamsuddin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Pertamina Tanjung Uban, DLH Kabupaten Bintan, maupun Pemerintah Kabupaten Bintan belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut.
Syamsuddin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan limbah B3 di Tanjung Uban hingga ada langkah konkret dari pihak terkait.
“Kalau dalam sebulan tidak ada progres, kami akan gunakan semua saluran konstitusional, termasuk aksi besar. Tujuannya satu, limbah diangkut dan warga aman. Jangan paksa kami turun ke jalan,” tutupnya.(red)
