LSM Getuk Kepri Pertanyakan Urgensi Pinjaman Rp400 Miliar Pemprov Kepri ke Bank BJB
TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com) – LSM Gerakan Tuntas Korupsi (GETUK) Kepulauan Riau menyoroti rencana pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sebesar Rp400 miliar ke Bank Jawa Barat (BJB).
Ketua LSM Getuk Kepri, Jusri Sabri mempertanyakan transparansi proses persetujuan pinjaman tersebut oleh DPRD Kepri.
“Apa urgensi pinjaman Rp400 miliar yang sudah disetujui DPRD Kepri?” tanya Jusri kepada media ini, Minggu (8/3/2026).
Ia menilai hingga saat ini belum ada pernyataan maupun penjelasan resmi terkait kesepakatan bersama antara Pemprov Kepri dan DPRD Kepri mengenai pinjaman tersebut.
“Sampai sekarang tidak ada keterangan dan penjelasan resmi dari DPRD,” ujarnya.
Pihaknya mendesak agar dasar persetujuan pinjaman tersebut segera disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan serta tujuan penggunaan dana pinjaman tersebut.
“Kalau sudah setuju, umumkan ke masyarakat alasannya apa agar semuanya menjadi jelas,” tegasnya.
Jusri juga menilai masyarakat di media sosial mulai ramai membicarakan rencana pinjaman tersebut, terutama terkait besaran suku bunga yang disebut mencapai 7,75 persen per tahun.
“Masyarakat sudah gaduh, apalagi dengan suku bunga pinjaman sebesar 7,75 persen per tahun yang pastinya masyarakat juga yang akan membayarnya. Saya bertanya dulu apa urgensi pinjaman ini,” katanya.
Ia mengimbau para wakil rakyat di DPRD Kepri agar memberikan penjelasan teknis kepada publik dan tidak hanya fokus pada program pokok-pokok pikiran (pokir).
“DPRD harus menjelaskan, jangan kerjaannya makan pokir saja karena itu beban bagi masyarakat Kepri,” sindirnya.
Secara pribadi, Jusri mengaku tidak sepakat dengan rencana pinjaman daerah dalam jumlah besar tersebut.
“Kalau secara pribadi, saya jelas tidak setuju dengan rencana pinjaman daerah ini,” ungkapnya.
Ia membandingkan dengan pinjaman daerah sebelumnya yang menurutnya memiliki target pembangunan yang lebih jelas, seperti proyek infrastruktur tertentu.
“Pinjam uang itu harus ada penjelasan, contohnya untuk pembangunan jembatan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya,” katanya.
Jusri juga mengkhawatirkan beban pembayaran utang tersebut pada akhirnya akan ditanggung masyarakat melalui berbagai skema pajak daerah.
“Rakyat yang akan membayar utang itu, bukan pejabat secara pribadi,” ujarnya.
Menurut pengamatannya, kondisi ekonomi masyarakat di Kepulauan Riau saat ini juga sedang mengalami penurunan daya beli.
“Saya lihat ekonomi agak menurun, daya beli masyarakat sekarang sedang turun,” jelasnya.
Sebagai aktivis antikorupsi, Jusri menegaskan pihaknya akan terus mengawal rencana pinjaman Rp400 miliar tersebut hingga ada kejelasan kepada publik.
“Uang Rp400 miliar itu bukan sedikit. Kami dari LSM akan terus mengawal ini,” pungkasnya. (*/red)
