Bupati Aneng Minta Bappenas Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Kepulauan Anambas
ANAMBAS (Sempadanpos.com) – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk memberikan perhatian dan prioritas lebih terhadap pembangunan infrastruktur serta konektivitas di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu daerah kepulauan terluar Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Aneng saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Selasa (7/7/2026).
Dalam sambutannya, Aneng menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Dr. Jayadi, serta seluruh peserta FGD yang hadir secara langsung maupun mengikuti kegiatan secara daring.
Menurut Aneng, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarpulau.
“Melalui forum ini, kami berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas, dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur serta konektivitas di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Aneng.
Ia menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan negara dengan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Potensi tersebut dinilai mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan perbatasan.
Namun demikian, Aneng mengakui bahwa pembangunan di wilayah kepulauan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan konektivitas antarpulau serta belum meratanya infrastruktur dasar.
“Keterbatasan konektivitas antar pulau, penyediaan energi, transportasi, air bersih, telekomunikasi, serta akses terhadap pelayanan publik masih menjadi pekerjaan bersama yang memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Aneng berharap seluruh aspirasi, data, dan kebutuhan prioritas yang dibahas dalam FGD tersebut dapat menjadi bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga lebih banyak program strategis pemerintah pusat dapat direalisasikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Anambas tidak hanya penting bagi kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat kawasan perbatasan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.
Karena itu, Aneng mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Masukan yang berkualitas akan memperkaya substansi FGD ini dan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan Kabupaten Kepulauan Anambas,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap lahir rekomendasi kebijakan inovatif yang mampu mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat konektivitas, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah perbatasan Indonesia.
(Alex)
