Debat Pendanaan Makan Siang Gratis: FSGI Keberatan Pakai Dana BOS
JAKARTA (Sempadanpos.com)– Soal pendanaan program makan siang gratis dari Capres-cawapres Prabowo-Gibran memunculkan perdebatan. Apalagi setelah muncul wacana dananya diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pada Kamis (29/2), Ketua TKD, Ahmed Zaki Iskandar, menyarankan penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) spesifik atau afirmatif untuk membiayai program tersebut.
Menurutnya, skema ini akan memastikan pemantauan anggaran yang jelas dan tertib, serta bisa langsung dicairkan ke rekening sekolah terkait.
Namun, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik wacana tersebut.
Mereka menyatakan bahwa penggunaan dana BOS afirmatif untuk makan siang gratis setiap hari di sekolah tidak berpihak pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.
FSGI menyoroti bahwa dana BOS seharusnya untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, bukan untuk makan siang gratis.
Penggunaan Dana BOS untuk biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor, dan keperluan lain seperti biaya Listrik, air dan perawatan gedung sekolah.
FSGI juga mempertanyakan apakah anggaran dari BOS afirmatif akan cukup untuk membiayai makan siang gratis setiap hari selama satu tahun di sekolah.
“Apakah anggaran sebesar itu cukup membiayai makan siang gratis selama satu tahun? Lalu, bagaimana dengan sekolah yang tidak mendapatkan BOS Afirmasi, akan menggunakan anggaran dari mana untuk makan siang gratis di sekolahnya?,” tulis FSGI, dalam keterangan resminya, Senin (4/3).
Saat ini Dana BOS untuk setiap jenjang pendidikan rata-rata antara Rp 700.000 per anak per tahun hingga Rp 1,6 juta per anak per tahun. Ada untuk jenjang SLB, Rp 3,5 juta per anak per tahun
Total dana BOS saat ini hanya Rp 59,08 triliun per tahun. Sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun.
Jadi tidak mungkin Dana BOS yang saat ini untuk membiayai makan siang gratis. Itu berarti menghentikan layanan Pendidikan.
“FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti melakukan kajian akademik untuk memetakan sekolah mana di suatu daerah yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis. Misalnya, di daerah tertinggal,” imbuh FSGI. Namun dengan catatan, anggarannya tidak menggunakan dana BOS.
Mereka menekankan bahwa pengalokasian dana BOS untuk makan siang gratis berpotensi menggerus pembiayaan pendidikan secara keseluruhan. (*/dwi)
Sumber: kontan
