Mengejar Kaki Lima di Tengah Defisit Rp 223 Miliar: Mampukah Pemko Tanjungpinang Berbenah?
TANJUNGPINANG (Sempadanpos.com) — Hiruk-pikuk pasar pagi di kawasan Bintan Center, Tanjungpinang, sejenak terasa hidup seperti biasa. Seorang ibu rumah tangga tengah memilih terong di atas trotoar, bagian dari pasar jongkok yang kini kian ramai sejak Ramadan lalu. “Mau nyambal terong, Kak,” ujarnya sambil tersenyum, menandai kebiasaan Sabtu pagi warga kota mencari bahan masakan segar.
Namun, suasana itu tak lagi seramai biasanya. Para pedagang di sepanjang trotoar depan ruko hingga ke ujung kawasan pasar mulai berkurang. “Minggu lalu kami ditertibkan, sekarang hanya boleh berjualan di halaman ruko,” kata salah seorang pedagang sambil membungkus cabai.
Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari tuduhan tidak membayar sewa hingga klaim bahwa para pedagang justru rutin membayar iuran, bahkan hingga Rp 600 ribu per bulan. Namun sayangnya, iuran itu tidak masuk ke kas daerah, melainkan kepada pihak perorangan atau pemilik ruko. Hal ini menjadi sorotan serius bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang kini tengah menghadapi defisit anggaran sebesar Rp 223 miliar.
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, saat ditemui di sela kegiatan halal bihalal bersama masyarakat dan awak media, menegaskan bahwa penertiban bukan semata pengusiran, tapi bagian dari penataan. “Mereka membayar, tapi tak masuk ke PAD. Ini tantangan kita. Jika ditata, retribusi bisa resmi, masuk kas daerah, dan pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman,” ujarnya.
Lis menyadari bahwa keberadaan PKL adalah bagian dari denyut ekonomi kota. Namun, penataan dan sistem distribusi yang lebih rapi menjadi keharusan jika ingin menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi beban utang pemerintah yang mencakup tunggakan hingga Rp 70 miliar.
Dalam pertemuan para awak media di kantor wali kota pada 25 April 2025, ia juga mengajak media untuk menyajikan narasi yang membangun dan solutif. “Pedagang itu saudara kita, bagian dari masyarakat. Tapi kota ini juga seperti keluarga sederhana. Semua harus diatur agar bisa bertahan di tengah penghematan.”
Pemko Tanjungpinang kini tengah mengevaluasi strategi pemasukan, termasuk restrukturisasi retribusi, optimalisasi aset, hingga efisiensi anggaran internal. Lis berharap, melalui kerja sama masyarakat dan sinergi antar dinas, beban besar ini bisa dilalui.
“Sekarang ini kita makan tak makan, yang penting kumpul dan tetap bekerja. Sabar, ikhlas, kerja keras dan sinergi, itu modal kita,” pungkasnya.
Narasi oleh : Devi Yanti Nur, Ketua SMSI Tanjungpinang
